Perjuangan Merebut Kembali Irian Barat

Perjuangan Merebut Irian Barat

Oleh : Arinda Wita Hedila

A.        Perjuangan Secara Diplomasi

1. Upaya Perundingan dengan Belanda

Berdasarkan Keputusan  Konferensi Meja Mundar ( KMB ), semestinya pada akhir  tahun 1950, sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada  pihak Indonesia. Akan tetapi, tempaknya keputusan  KMB yang berkaitan  dengan Irian Barat  tidak berjalan  lancar.

Beberapa kabinet pada  masa demokrasi liberal juga  memilki program  pengembalian Irian Barat  sehingga, setiap kabinet  mencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Bahkan, pada masa  Kabinet Burhanuddin Harahap diadakan pertemuan  antara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung  dan Menteri Luar Negeri Belanda  Luns di Den Haag. Akan  tetapi, perundingan-perundingan  itu tidak berhasil   untuk mengembalikan Irian Barat.

2. Upaya Diplomasi  Melalui PBB

Sejak  tahun 1953, usaha melalui  forum PBB dilakukan oleh Indonesia . Oleh  pihak Indonesia, masalah Irian Barat  setiap tahun diusulkan untuk dibahas dalam  Sidang Umum PBB. Sampai dengan  Desember 1957, usaha melalui forum PBB  itu juga  tidak  membawa hasil. Hal  itu disebabkan dalam  pemungutan suara, pendukung  Indonesia tidak mencapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB. 

B.        Perjuangan Melalui Jalur Politik

Bertepatan dengan  HUT Proklamasi  Kemerdekaan  RI. Ke- II, tanggal  17 Agustus 1956, Kabinet  Ali Sastroamijoyo membentuk  Pemerintahan Sementara Irian Barat yang bertujuan untuk membentuk Provinsi Irian Barat  sebagai  bagian dari Republik Indonesia.

Provinsi Irian Barat yang baru terbentuk meliputi wilayah Irain yang masih diduduki Belanda, ditambah daerah-daerah Tidore., Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Pusat Pemerintahan Provinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore, Maluku. Pelantikannya  dilangsungkan pada 23 September 1956. Akibatnya, Belanda makin  terdesak secara politik.

C.        Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

       Pada 18 November  1957, diadakan  gerakkan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini  dilanjutkan dengan pemogokan total  oleh kaum buruh  yang bekerja di perusahaan –perusahaan  Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Selanjutnya, terjadi serentetan  pengambil alihan  ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan  milik Belanda. Pengambil alihan  tersebut semula  dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, tetapi gerakkan  tersebut  diatur  oleh pemerintah dengan  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Contohnya, Perbankan, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij ( namanya kemudian  diubah  menjadi  Bank Dagang Negara ), Perkapalan (KPM ), Perusahaan Listrik  Philips dan beberapa  perusahaan perkebunan .

       Untuk  meningkatkan  gerakkan pembebasan Irian Barat dan  memperkuat  persatuan  rakyat Indonesia, maka pada  tanggal 10  Februari 1958, pemerintah membentuk  Front Nasional Pembebasan Irian Barat ( FNPIB ).

D.       Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata

1. Perjuangan melalui  Trikora

Menghadapi  kenyataan bahwa  berbagai cara  yang ditempuh  untuk merebut  Irian Barat  belum berhasil, maka Indonesia  meningkatkan  konfrontasi  disegala bidang. Selanjtnya, pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia  memutuskan  hubungan diplomatik  dengan Belanda.

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak  tinggal diam. Pada  April 1961, welanda membentuk  Dewan Papua yang bertugas  menyelenggarakan penentuan  nAsib sendiri  bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan  langkah-langkah  sebagai berikut.

1. Membentuk negara boneka  Papua, dengan  lagu dan bendera  kebangsaan Papua.
2. Mendatangkan bantuan  dan mengirim pasukan dengan  kapal perang Belanda keperaian Irian, antara lain  kapal induk  Karel Doorman. 
3. Memperkuat angkatan perang  Belanda di Irian Barat.

Dengan kenyataan itu, perjuangan pembebasan Irian Barat  secara militer tampaknya tidak mungkin  dihindarkan. Oleh karena itu,  pada tanggal 19 Desember  1961, melalui  rapat   umum    di Yogyakarta, Presiden  Soekarno   mencanangkan   Tri   Komando     Rakyat ( Trikora ) . Isi Trikora adalah  sebagai berikut :

1. Gagalkan  pembentuk Negara Papua.
2. Kibarkan Sang Merah Putih  di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi  umum guna mempertahankan  kemerdekaan  dan kesatuan  Tanah Air.

2. Operasi Militer di Bawah Komando Mandala.

Sebagai  tindak lanjut pencanangan  program Trikora itu, Presiden  Soekarno selaku Panglima Tinggi ABRI, membentuk  Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala  dibentuk pada tanggal 1 Januari 1962 yang dipimpin  oleh Mayor Jenderal Suharto. Pusat  dari Komando  Mandala  berada di makassar. Komando  Mandala bertugas  melaksanakan Trikora  untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas itu,  Komando  Mandala  telah melakukan langkah-langkah  sebagai berikut :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan  melaksanakan operasi militer.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah  Provinsi Irian Barat.

Dalam rangka mempersiapkan  dan melaksanakan operasi militer di Irian Barat, Komando Mandala  telah melakukan  tahapan-tahapan perjuangan . Pada bulan  Maret sampai Agustus 1962, ttelah dimulai  pendaratan pasukan  Indonesia yang  terdiri atas  anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara.

Namun, pada tahapan persiapan dan infiltrasi militer tersebut  telah terjadi insiden  pertempuran di Laut  Aru pada tanggal 15 januari 1962. Saat itu, kapal perang  ALRI jenis  motor terpedo  boat ( MTB ) Macan  Tutul yang  sedang mengadakan  patroli diserang kapal dan pesawat AL  belanda sehingga  terjadilah pertempuran. Akan tetapi,  karena terus  dikepung dan ditembaki oleh musuh  maka KRI Macan Tutul  terbakar dan  tenggelam. Dalam  insiden  ini gugurlah Komodor  Yos Sudarso  dan Kapten  Laut Wiratno.

Gerakan Infiltrasi  terus dilakukan  sehingga pasukan  Indonesia berhasil  mendarat dan menguasai beberapa  daerah di Irian Barat. Berikut para  sukarelawan dan sukarelawati, Bendera Merah Putih mulai di pancangkan  di beberapa  daerah.

E.        Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda

1. Rencana  Bunker

Melihat gerakkan pasukan  Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia  internasional  mengetahui dan mulai beraksi. Amerika Serikat mulai menekan  Belanda agar  mau berunding . Belanda  akhirnya bersedia  berunding. Ellsworth Bunker, seorang  diplomat Amerika Serikat ditunjuk oleh  Sekretaris  Jenderal  PBB, sebagai penegah. Bunker  selanjutnya  mengusulkan pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat  secara damai.
Pokok – pokok  usulan Bunker  itu, antara lain berisi  sebagai  berikut :

a.       Belanda  akan menyerahkan  Irian Barat  kepada Indonesia  melalui  badan PBB,yakni Pemerintahan Sementara  PBB di Irian Barat atau UNTEA ( United Nations Temporary Executive  Authority ).

b.      Pemberian  hak bagi rakyat Irian Barat untuk  menentukan pendapat  tentang  kedudukan Irian Barat.

Pokok-pokok usulan  Banker itulah yang kemudian terkenal dengan sebutan Rencana Bunker. Berdasarkan  Rencana Bunker itu, maka  pada tanggal 15 Agustus 1962, tercapailah  persetujuan  antara  pemerintah Indonesia dan Belanda di New York yang sering disebut Perjanjian New York.

a.       Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada  UNTEA selambat-lambatnya  tanggal 1 Oktober  1962. Bendara Belanda  diganti dengan  Bendera PBB.

b.      Pasukan Indonesia  Yang  sudah ada  di Irian Barat  tetap tinggal  di Irian Barat  dan di bawah  kekuasaan  Pemerintahan Sementara PBB ( UNTEA ).

3. Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur  ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda

d.      Bendera Indonesia  mulai berkibar  di Irian Barat  di samping bendera  PBB sejak  tanggal 31 Desember    1962

e.       Pemerintah RI akan menerima  pemerintahan  Irian Barat  dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei  1963.

Akhir Konfrontasi  Irian Barat atau Papua

Setelah perjanjian  New York, pada tanggal 19 Agustus 1962, datanglah perintah untuk menghentikan  tembak menembak antara kedua  pihak. Dengan  demikian, Operasi Jayawijaya  batal dilancarkan.

Sebagai pelaksanaan isi Perjanjian New York, pada tanggal 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda menyerahkan Irian Barat  kepada UNTEA ( PBB  ).Pada tanggal  1 Mei 1963, PBB menyerahkan  Irian Barat kepada  Indonesia. Penyerahan itu di lakukan  dengan  syarat pemerintah  Indonesia mengadakan  Penentuan Pendapat  Rakyat ( Pepera ). Dengan  demikian, berakhirlah  kekuasaan Belanda  di Indonesia. Nama  Irian Barat selanjutnya  di ganti dengan  Irian Jaya. Tahun 1969 di langsungkan  Penentuan Pendapat Rakyat  Irian Jaya ( Pepera ). Hasil  Pepera  ternyata rakyat Irian  Barat ingin  tetap bdrgabung  dengan Negara Republik Indonesia. Dengan  demikian, seluruh wilayah  Indonesia sudah  nkembali kepangkuan  Negara Kesatuan Republik  nIndonesia. Ini berarti  bangsa Indonesia telah  berhasil  mempertahankan  kemerdekaan  bebas dari penjajahan  asing.