Isi pasal-pasal UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 dan UU no. 16 Tahun 2009.

Baiklah, disini saya akan menshare catatan saya mengenai isi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal perpasal. Saya mohon koreksi jika ada penjelasan yang salah. Semoga membantu.

Pasal 1 = Pengertian-pengertian

Pasal 2 = Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, Penghapusan NPWP, Penghapusan PKP

Pasal 2A = Masa pajak

Pasal 3 = Mengisi dan menyampaikan SPT

Pasal 4 = Lampiran pada SPT

Pasal 5 = Penyampaian SPT di tempat lain oleh dirjen pajak

Pasal 6 = Tata cara penyampaian SPT melalui pos, dll.

Pasal 7 = Sanksi-sanksi di SPT

Pasal 8 = Pembetulan SPT

Pasal 9 = Pembayaran atau penyetoran pajak atas kekurangan pembayaran pajak terutang

Pasal 10 = Surat setoran pajak

Pasal 11 = Kelebihan pembayaran pajak

Pasal 12 = Pembayaran pajak yang terutang tidak tergantung dengan surat ketetapan, dll

Pasal 13 = SKPKB

Pasal 14 = Sanski bagi WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, dll.

Pasal 15 = SKPKBT

Pasal 16 = Pembetulan SKP, STP, Surat Keputusan Pembetulan, dll.

Pasal 17 = SKPLB

Pasal 17A = SKPN

Pasal 17B = Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penerbitan SKPKB

Pasal 17C = Penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan WP dengan kriteria tertentu

Pasal 17D = Penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan WP dengan persyarat tertentu

Pasal 17E = OP yang bukan subjek pajak yang melakukan BKP di daerah pabean

Pasal 18 = Dasar penagihan pajak

Pasal 19 = Sanksi sanksi atas SKPKB atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan, dll.

Pasal 20 = Penagihan pajak dengan surat paksa

Pasal 21 = Hak mendahulu untuk utang pajak

Pasal 22 = Daluwarsa penagihan pajak

Pasal 23 = Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak

Pasal 24 = Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan

Pasal 25 = Pengajuan keberatan oleh wajib pajak

Pasal 26 = Keputusan atas keberatan yang diajukan WP

Pasal 27 = Permohonan banding

Pasal 27A = Pengembalian pembayaran pajak dan pemberian bunga akibat diterimanya pengajuan keberatan, permohonan banding, dll.

Pasal 28 = Pembukuan dan pencatatan

Pasal 29 = Pemeriksaan

Pasal 29A = Pemeriksaan kantor

Pasal 30 = Penyegelan tempat/ruangan  jika WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruang untuk menjalankan pemeriksaan

Pasal 31 = Tata cara pemeriksaan

Pasal 32 = Wakil wajib pajak

Pasal 33 = Dihapus

Pasal 34 =  Kerahasiaan data yang diberitahukan WP kepada pejabat

Pasal 35 = Permintaan keterangan atau bukti dari pihak pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan

Pasal 35A = Instansi pemerintah, lembaga, dan pihak lain wajib memberikan informasi berkaitan dengan perpajakan

Pasal 36 = Permohonan WP untuk mengurangkan atau menghapus sanksi adminitrasi, mengurangkan atau membatalkan SKP, dll.

Pasal 36A = Pegawai pajak

Pasal 36B = Kode etik pegawai DJP

Pasal 36C = Komite pengawas pajak

Pasal 36D = Pemberian insentif

Pasal 37 = Perubahan besaranya imbalan bunga dan sanksi administrasi

Pasal 37A = Pembetulan SPT PPh tahun 2007, WP yang dukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dll.

Pasal 38 = Tindak lanjut dari pasal 13A (Sanksi)

Pasal 39 = Sanksi bagi tiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dll.

Pasal 39A = Setiap orang yang dengan sengaja menerbitakan dan/atau menggunakan fsktur pajak, dll. Tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Pasal 40 = Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelh lampau 10 tahun

Pasal 41 = Tindak lanjut dari pasal 34 (sanksi)

Pasal 41A = Tindak lanjut dari pasal 35 (sanksi)

Pasal 41B = Sanksi bagi orang yang mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan

Pasal 41C = Tindak lanjut dari pasal 35 ayat 1 (sanksi)

Pasal 42 = Dihapus

Pasal 43 = Tindak lanjut dari pasal 39 dan 39A, Tindak lanjut dari pasal 41A dan 41B

Pasal 43A = Pemeriksaan bukti permulaan

Pasal 44 = Penyidik tindak pidana perpajakan

Pasal 44A = Tindak lanjut dari pasal 44 ayat 1 dan pasal 44 ayat 2 huruf j

Pasal 44B = penghentian penyidikan

Pasal 45 = pajak terutang yang berakhir sebelum saat berlakunya UU

Pasal 46 = Semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama teta[ berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini

Pasal 47 = Dihapus

Pasal 47A = Hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan berlaku UU KUP yang lama

Pasal 48 = Hal yang belum cukup diatur dalam UU ini diatur dengan PP

Pasal 49 = Ketentuan UU perpajakan ini