Anak dan cucu PKI menuntut keadilan supaya diperlakukan sama layaknya warga negara

STUDI KASUS

Topik               :         Anak dan cucu PKI menuntut keadilan supaya diperlakukan sama layaknya warga negara

            Partai Komunis Indonesia (PKI) ialah partai politik yang berbasis komunis non-penguasa dan dihancurkan pada tahun 1965 serta dinyatakan sebagai partai terlarang di tahun berikutnya. Penyataan PKI sebagai partai terlarang merupakan langkah pertama yang dilakukan Suharto untuk mengembalikan ketenangan bangsa Indonesia setelah sebelumnya ia diberi kuasa dalam Surat Perintah Sebelas Maret yang diberikan oleh presiden Sukarno.

            PKI yang sebelumnya merupakan partai yang paling berpengaruh di Indonesia, kini telah dibekukan berdasar hasil rapat Sad Tunggal, pada 16 Oktober 1965. Pembekuan tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Partai yang memiliki anggota sekitar 3,5 juta orang ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya telah melakukan pembantaian kepada enam jendral senior Indonesia pada 30 September 1965. Pembantaian tersebut sontak membuat pejabat pemerintah dan rakyat marah. Oleh sebab itulah, PKI tidak hanya dibekukan, namun seluruh pejabat PKI berserta ormas-ormasnya tidak diberikan akses penuh di Indonesia termasuk akses untuk terlibat dalam pemerintahan.

            Penutupan akses yang diberikan serta-merta kepada seluruh pejabat PKI dan ormas-ormasnya berdampak buruk bagi seluruh anggota keluarga PKI. Anak dan cucu dari pejabat PKI turut mendapatkan imbasnya. Meskipun bisa dikatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan itu, cucu-cucu dari pejabat PKI tetap merasakan minimnya akses yang diberikan pemerintah Indonesia kepada mereka. Oleh sebab itulah dengan alasan kemanusiaan banyak dari mereka yang menuntut keadilan supaya diperlakukan sama layaknya warga negara.

            Pernyataan tegas yang dilontarkan oleh cucu-cucu PKI tentu saja mendapatkan respon yang sangat cepat oleh rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia ada yang setuju dengan pernyataan itu dan sebagian ada pula yang menyatakan tidak setuju. Mereka yang setuju mempunyai alasan atas nama kemanusiaan toh, mereka tidak juga tidak menyentuh mayat dari kelima jendral itu, jika mereka ada disanaada kemungkinan mereka tidak melakukan hal tersebut. Lain halnya dengan respon rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan pernyaan itu. Mereka beralasan bahwa PKI dalam sejarah Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.

            Terlepas dari itu semua, penutupan akses yang dilakukan pemerintah sebagai ganjaran kepada PKI atas perlakuannya itu merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Meskipun mereka hanyalah cucu dari pejabat PKI, tetapi setidaknya mereka juga harus merasakan penderitaan yang sama seperti halnya kesedihan yang dirasakan oleh anggota keluarga yang telah kehilangan sosok kepala keluarganya, serta rasa kehilangan rakyat Indonesia yang telah kehilangan pahlawan dan orang yang telah berjasa atas negaranya.