STUDI KASUS
Topik : Anak
dan cucu PKI menuntut keadilan supaya diperlakukan sama layaknya warga negara
Partai Komunis Indonesia (PKI) ialah
partai politik yang berbasis komunis non-penguasa dan dihancurkan pada tahun
1965 serta dinyatakan sebagai partai terlarang di tahun berikutnya. Penyataan
PKI sebagai partai terlarang merupakan langkah pertama yang dilakukan Suharto
untuk mengembalikan ketenangan bangsa Indonesia setelah sebelumnya ia diberi
kuasa dalam Surat Perintah Sebelas Maret yang diberikan oleh presiden Sukarno.
PKI yang sebelumnya merupakan partai
yang paling berpengaruh di Indonesia, kini telah dibekukan berdasar hasil rapat
Sad Tunggal, pada 16 Oktober 1965. Pembekuan tersebut merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, Partai yang memiliki anggota sekitar 3,5 juta orang ditambah 3 juta
dari pergerakan pemudanya telah melakukan pembantaian kepada enam jendral
senior Indonesia pada 30 September 1965. Pembantaian tersebut sontak membuat
pejabat pemerintah dan rakyat marah. Oleh sebab itulah, PKI tidak hanya
dibekukan, namun seluruh pejabat PKI berserta ormas-ormasnya tidak diberikan
akses penuh di Indonesia termasuk akses untuk terlibat dalam pemerintahan.
Penutupan akses yang diberikan
serta-merta kepada seluruh pejabat PKI dan ormas-ormasnya berdampak buruk bagi
seluruh anggota keluarga PKI. Anak dan cucu dari pejabat PKI turut mendapatkan
imbasnya. Meskipun bisa dikatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan itu,
cucu-cucu dari pejabat PKI tetap merasakan minimnya akses yang diberikan
pemerintah Indonesia kepada mereka. Oleh sebab itulah dengan alasan kemanusiaan
banyak dari mereka yang menuntut keadilan supaya diperlakukan sama layaknya
warga negara.
Pernyataan tegas yang dilontarkan
oleh cucu-cucu PKI tentu saja mendapatkan respon yang sangat cepat oleh rakyat
Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia ada yang setuju dengan pernyataan itu dan
sebagian ada pula yang menyatakan tidak setuju. Mereka yang setuju mempunyai
alasan atas nama kemanusiaan toh,
mereka tidak juga tidak menyentuh mayat dari kelima jendral itu, jika mereka
ada disanaada kemungkinan mereka tidak melakukan hal tersebut. Lain halnya
dengan respon rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan pernyaan itu. Mereka
beralasan bahwa PKI dalam sejarah Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha
merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan
kekerasan.
Terlepas dari itu semua, penutupan
akses yang dilakukan pemerintah sebagai ganjaran kepada PKI atas perlakuannya
itu merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Meskipun mereka hanyalah cucu dari
pejabat PKI, tetapi setidaknya mereka juga harus merasakan penderitaan yang
sama seperti halnya kesedihan yang dirasakan oleh anggota keluarga yang telah
kehilangan sosok kepala keluarganya, serta rasa kehilangan rakyat Indonesia yang
telah kehilangan pahlawan dan orang yang telah berjasa atas negaranya.
Komentar
Posting Komentar